Sekda Kampar Pimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Perizinan

PPID Utama    27 Juni 2025 09:14 WIB   di Baca 89 Kali

Bangkinang Kota — Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, H. Hambali, SE, MBA, MH, memimpin Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Perizinan dalam Rangka Rekomendasi Forum Penataan Ruang Kabupaten Kampar. Rapat ini dilaksanakan di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tim teknis Forum Penataan Ruang, serta instansi vertikal terkait. Selasa 27/5/25.  Dalam sambutannya, Sekda Kampar H. Hambali menegaskan bahwa proses perizinan harus berjalan sesuai dengan prinsip tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

“Penataan ruang adalah landasan utama pembangunan yang berkelanjutan. Setiap perizinan harus dikaji dengan teliti agar tidak bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas,” ujar H. Hambali. Pemaparan teknis dalam rapat ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Kampar, M. Rijal, S.Hut, MPA. Dalam penjelasannya, M. Rijal menyampaikan beberapa usulan perizinan yang tengah dalam proses kajian, termasuk dari sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang industri, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur.

Ia menjelaskan bahwa masing-masing permohonan ditinjau berdasarkan kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dampak lingkungan, serta kesiapan teknis lainnya. “Forum ini menjadi ruang verifikasi dan klarifikasi bersama, agar setiap rekomendasi perizinan yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari,” terang M. Rijal.

Rapat juga mencatat beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti, termasuk perlunya koordinasi lebih intensif antara dinas teknis dan pihak perusahaan, serta pemutakhiran data pemanfaatan ruang agar proses perizinan dapat berjalan lebih efisien. Dengan rapat ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem perizinan yang transparan, terintegrasi, dan berpihak pada pembangunan yang tertib ruang dan ramah lingkungan.(Diskominfo Kampar/Ck)