Pemkab Kampar Lakukan Penandatanganan PKS Dengan BPN Kampar.

PPID Utama    24 Agustus 2026 11:11 WIB   di Baca 5 Kali

Bangkinang Kota – Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. Yang diwakili Asisten I Setda Kampar Drs Muhammad M.Si mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Senin (24/8/2026). Pada kesempatan tersebut Pemkab Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah juga menandatangani MoU dengan BPN Kampar. 

Rakor Inflasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri RI Tomsi Tohir tersebut diikuti oleh kepala daerah se-Indonesia dalam rangka membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar  Andi Dermawan Lubis, S.T., M.Si., QRMP, Forkopimda Kampar , Asisten, sejumlah kepala OPD terkait, Bulog, serta instansi terkait lainnya.

Usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi, kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Kampar dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar.

Penandatanganan PKS tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar instansi, khususnya dalam pemanfaatan dan pertukaran data pertanahan guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam arahannya, Asisten 2 Sekda Kampar Muhammad menyampaikan bahwa pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan daerah merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kampar terus berkomitmen mendukung berbagai program nasional dalam pengendalian inflasi. Di sisi lain, melalui kerja sama antara BPN dan Bapenda ini diharapkan dapat memperkuat validitas data serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pertanahan,” ujar Muhammad.

Lebih lanjut, Asisten 2 berharap kolaborasi yang terjalin dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam kemudahan pelayanan administrasi pertanahan dan peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Dengan adanya kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar optimistis dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan penerimaan daerah, sekaligus mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan demi terwujudnya Kabupaten Kampar yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (DiskominfoKampar/RyD)