Pemkab Kampar Ikuti Kegiatan Gerakan Pengukuran dan Intervensi Stunting Serentak

PPID Utama    13 Juni 2024 09:44 WIB   di Baca 119 Kali

Siak Hulu, Dalam menekan angka stunting di Kabupaten Kampar, Pemerintah Kabupaten (pemkab) Kampar melaksanakan kegiatan Gerakan Pengukuran Dan Intervensi Stunting Yang juga dilaksanakan secara serentak se Indonesia secara zoom meeting di Posyandu Puspa Buana III, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu.

Hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dr. Fitra Asmara Abadi MM mewakili Pj. Bupati Kampar Hambali SE, MBA, MH yang didampingi oleh Kepala Dinas PMD, Lukmansyah Badoe, S.Sos. M.Si. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa PDTT, Teguh Hadi Sulistiono beserta jajaran. Kegiatan Gerakan Pengukuran dan Intervensi Stunting Serentak se Indonesia ini dilaksanakan guna mendapatkan data akurat by name by address yang nantinya sebagai dasar pemberian intervensi program yang semakin terarah dan tepat sasaran. Pengukuran dan Intervensi serentak sebagai gerakan bersama yang melibatkan semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa untuk mencegah lahirnya anak stunting baru.

Sasaran Pengukuran dan Intervensi serentak ini adalah semua calon pengantin, ibu hamil, dan balita yang diharapkan datang ke Posyandu untuk dilakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi, dan intervensi. Untuk itu, kesiapan sarana dan prasarana seperti antropometri yang terstandar, kader yang kompeten, dan tenaga kesehatannya juga harus dipersiapkan dengan baik. Dengan Pengukuran dan intervensi pencegahan stunting yang dilakukan ini anak-anak Indonesia menjadi generasi yang berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pj Bupati Kampar yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar saat melakukan zoom meeting melaporkan seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka menekan angka kasus stunting. "Kami Pemerintah Kabupaten Kampar komit dalam menekan angka kasus stunting dengan berbagai upaya."ucap Fitra saat zoom meeting bersama Kemenkes RI. Usai melakukan zoom meeting dilanjutkan dengan acara pertemuan bersama masyarakat Dusun Puspa Buana III khususnya ibu-ibu yang anaknya berdampak stunting dan calon Pengantin (Catin).

Kadis Kesehatan Fitra Asmara Abadi menyampaikan tujuan Intervensi Serentak ini untuk meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke posyandu, mendeteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran serta melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi. Ia juga berharap kedepannya dengan dilakukannya pengukuran dan intervensi tersebut Kabupaten Kampar menjadi Zero Stunting Kasus Baru.

Selanjutnya Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kementrian Desa PDTT, Teguh menyampaikan Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 menunjukkan penurunan stunting hanya 0,1 persen dari 21.6% dari Tahun 2022 menjadi 21.5% di Tahun 2023 . Ini artinya dalam kurun waktu 1 tahun ini perlu menurunkan sebesar 7.5% agar tercapai target prevalensi stunting sebesar 14% di Tahun 2024, sehingga memerlukan kerja keras dan kerja cerdas semua pihak di setiap level Pemerintahan.”ujarnya

Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas program di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas hingga Desa untuk dapat menyisir seluruh sasaran dan melakukan intervensi yang sesuai standar agar hasil yang didapatkan akurat dan cakupan layanan yang diterima oleh sasaran meningkat.

Gerakan ini dilakukan dalam berbagai rangkaian aksi bersama pendataan, pendampingan, penimbangan, pengukuran, edukasi, validasi dan intervensi bagi ibu hamil, balita dan calon pengantin secara berkelanjutan. Desa memegang peranan penting dalam upaya percepatan penurunan stunting, untuk bersama-samapemerintah melaksanakan pencegahan stunting di Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Salah satu upaya pencegahan stunting di Desa ialah meningkatkan cakupan layanan yang diterima.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat.( DISKOMINFO/WEF)