Pemkab Kampar Ikuti Rilis BPS Terkait Perkembangan Inflasi Daerah Periode Agustus 2026

PPID Utama    01 September 2026 10:01 WIB   di Baca 6 Kali

Bangkinang Kota – Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar mengikuti rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar terkait perkembangan inflasi daerah untuk periode Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Media Center Kabupaten Kampar, Selasa (01/09/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam memastikan ketersediaan data yang akurat, objektif dan terkini sebagai bahan evaluasi serta dasar dalam menentukan berbagai kebijakan, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.

Hadir langsung pada kesempatan tersebut Bupati Kampar yang diwakili Asisten II Setda Kampar Drs. Muhammad, M.Si, jajaran TPID Kabupaten Kampar, Kepala BPS Kabupaten Kampar Ir. Rozalinda, M.E beserta jajaran.

Dalam paparannya, Kepala BPS Kabupaten Kampar Ir. Rozalinda, M.E menyampaikan perkembangan inflasi Kabupaten Kampar untuk periode Agustus 2026. Berdasarkan hasil pemantauan BPS, komoditas pemeliharaan/service memiliki kontribusi terbesar terhadap inflasi year-on-year (y-on-y) Kabupaten Kampar pada Agustus 2026.

Sementara itu, komoditas bawang merah tercatat memberikan andil terbesar terhadap deflasi year-on-year (y-on-y) Kabupaten Kampar pada periode yang sama.

Menanggapi rilis tersebut, Asisten II Setda Kampar Drs. Muhammad, M.Si menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar bersama TPID akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder dalam mengantisipasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan harga di daerah.

“Data yang disampaikan BPS ini tentunya menjadi bahan penting bagi kita dalam menentukan langkah dan kebijakan pengendalian inflasi. Karena itu, setiap perkembangan harga komoditas harus kita pantau dan evaluasi secara berkala,” ujar Muhammad.

Ia juga menyampaikan, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh unsur pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, distributor hingga masyarakat. (Diskominfo Kampar)