Pj Bupati Kampar Mhd Firdaus Terima DAK dari BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Senilai Rp. 8 Milyar

PPID Utama    25 Mei 2023 09:15 WIB   di Baca 314 Kali

Pekanbaru - Pemerintah Kabupaten Kampar menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB tahun 2023 dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) RI yang diserahkan oleh Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau senilai Rp. 8.040.912.000, - pada program  yang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 

Bantuan DAK ini diserahkan langsung Kepala BKKBN perwakilan Riau Dra. Mardalena Wati Yulia M.Si yang diterima langsung Penjabat (PJ) Bupati Kampar Muhammad Firdaus, SE, MM di dampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar Drs Edi Afrizal, M. Si. di Pekanbaru, Kamis 25/05/2023.

Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus, SE, MM usai menerima Dana Alokasi Khusus program Bangga Kencana tersebut menyampaikan agar ini dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin dalam meningkatkan sumber daya maupun aksi di lapangan dalam mendukung Keluarga sehat, bahagia dan sejahtera " Kata Muhammad Firdaus. 

Alhamdulillah Kabupaten Kampar dapat bantuan DAK dari BKKBN senilai Rp. 8 Miliar,  untuk itu Kami minta kepada Dinas terkait agar dapat membaca, menelaah dan dapat menyesuaikan dengan petunjuk juknis yang sudah di tetapkan, semoga bantuan DAK ini dapat memberikan manfaat bagi Kabupaten Kampar dalam penanggulangan Keluarga Berencana " Kata Muhammad Firdaus. 

Sementara itu, Kepala BKKBN perwakilan Provinsi Riau Drs. Mardalena Wati Yulia M.Si mengatakan Pemkab Kampar mendapat DAK Sub Bidang KB sebesar kurang lebih 8 Miliar dapat dipergunakan untuk membantu Pelaksanaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) serta Percepatan Penurunan Stunting.

Ia juga mengatakan DAK Sub Bidang KB merupakan anggaran yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi urusan daerah termasuk percepatan penurunan stunting.(Diskominfo Kampar / RF)